Kita tidak menyalahkan mereka yg berkomentar sinis seperti itu, lantaran itu karena keterbatasan pemahaman saja soal politik kebijakan dan prinsip good governance. Dalam tata kelola pemerintahan kita, menganut sistem pembagian kekuasaan, trias politica. Namun, ada check and balances antara Legislatif, Eksekutif dan yudikatif.
Artinya, kekuasaan tidak boleh tumpang tindih, karena masing-masing punya fungsi dan tugasnya. Dalam konteks itu, harus dibedakan mana tugas eksekutif, mana tugas legislatif, dan mana tugas yudikatif.
BKH adalah aktor politik di legislatif. Fungsinya, ya buat UU, kontrol kinerja pemerintah dan buat anggaran. Sebagai wakil rakyat, sudah barang tentu dia terlibat dlm penyusunan UU.
Termasuk UU Desa yang manfaat dana desa yg banyak itu, masyarakat desa rasakan saat ini. Mama-mama di kampung bisa terlibat dlm proyek pengerjaan jalan. Atau bahasa Albert O Hirschman-nya, trickle down effect dlm pembangunan. Kue pembangunan menetes sampai ke bawah, ke kampung-kampung.
UU Desa itu rancang bangunnya pada saat Demokrat pimpinan di DPR, penguasa juga di Eksekutif, di mana Presiden-nya adalah SBY.
Tentu banyak masukkan pak Beny disampaikan ke gubernur atau para Bupati di NTT soal bagaimana UU dijalankan, pemerintahan yg benar seperti apa, sehingga semua sesuai koridor.
Tentu BKH tidak perlu beritahu kita apa saran kepada bupati dan gubernur kan?
BKH juga pernah menjadi ketua Pansus, ketua Komisi III. Itulah ukuran kehebatan seorang anggota Dewan, yaitu ketika ditunjuk untuk menjadi ketua Pansus dan ketua Komisi.
Jadi, sangat masuk akal kalau BKH tidak pernah bangun jalan dan jembatan. Ya, itukan tugas gubernur dan Bupati. Malah konyol kalau dia bangun jalan dan bangun jembatan.
Kalau mengusulkan bangun jalan, rumah sakit dan jembatan ke pemerintah, ya pasti dong. Tugas dia kan memang begitu, menyampaikan aspirasi rakyat ke eksekutif. Kalau toh tidak didengar oleh pemerintah, ya BKH pasti kesal juga kan.
Sehingga Kalau jalan belum dibangun dan masih berlubang dan berkubang di mana-mana, ya jangan salahkan BKH dong. Salahkan Bupati dan gubernurnya.
Sama halnya begini, keeper ditugaskan untuk cetak gol. Ya, gawangnya pasti jebolah, tugas dia kan menjaga gawang. Untuk cetak gol, ya kan ada striker/penyerang.
Lalu kalau anda mau BKH agar bikin jalan dan jembatan, ya pilih dia jadi gubernur periode berikut. Kalau nanti dia tetap tidak bangun jembatan, barulah anda memandang sinis dan berbahasa kecut terhadap beliau. Itu baru adil.
Sehingga benar kata Abraham Lincoln, untuk menguji karakter seseorang berilah dia kekuasaan.
Salam Harmoni, Salam BKH
.png "Like")
