Sejarah gerakan pembebasan nasional di Indonesia tidak
bisa dipisahkan dengan sejarah pergerakan buruh. Ketika perjuangan anti-kolonial mulai berbentuk gerakan politik massa, peranan gerakan
buruh terbilang sangat besar. Kehadiran gerakan dan serikat buruh,
seperti dicatat oleh Ruth Mc Vey, telah menandai perkembangan menakjubkan dari perkembangan situasi revolusioner di Indonesia.
Soekarno, salah satu tokoh paling cemerlang dan terkemuka saat itu,
tidak bisa dipisahkan dengan gerakan buruh dan gerakan massa, terutama
saat PKI telah dihilangkan oleh penindasan kolonial dalam panggung
terbuka perjuangan pembebasan nasional. Soekarno, terutama setelah
pidato Indonesia Menggugat yang begitu tajam dan terkenal itu, telah
didaulat secara tidak langsung sebagai pemimpinnya gerakan massa.
Bahkan, oleh Dr. Sutomo, salah satu tokoh gerakan nasional saat itu,
Soekarno diletakkan sebagai motor, kekuatan penggerak dari seluruh
barisan yang beraliran kiri.
Akan tetapi, kendati gerakan buruh telah menjadi elemen penting saat
itu dan Soekarno juga punya peranan di situ, tetapi nama Soekarno tidak
setenar nama seperti Semaun dan Soerjopranoto dalam gerakan buruh. Saat
ini, misalnya, kita begitu akrab dengan gagasan Soekarno terkait dengan
ide-ide perjuangan nasional, sedangkan soal gagasan perjuangan buruhnya
kurang kedengaran.
Gagasan Soekarno Soal Gerakan Buruh
Soekarno sangat akrab dengan sosok-sosok pemimpin gerakan buruh di
Eropa seperti Karl Kautsky, Ferdinand Lassalle, Sidney dan Beatrice Webb
di Inggris, dsb. Sebagai seorang Marxist, Soekarno pun sangat akrab
dengan berbagai aliran pemikiran sosialis dan komunis, mulai dari Pieter
Troelstra di Belanda, Jean Jaures di Perancis, hingga Lenin, Stalin,
dan Trotsky di Rusia.
Bukankah Soekarno pernah berkata, “Saya punya pikiran, saya punya
mind terbang, meninggalkan alam kemiskinan ini, masuk di dalam “world of
the mind”; berjumpa dengan orang-orang besar, dan bicara dengan
orang-orang besar, bertukar pikiran dengan orang-orang besar.”
Setidaknya, dari berbagai tokoh tersebut, Soekarno memperoleh ide
soal massa-actie dan machtvorming, termasuk dalam membangun gerakan
serikat sekerja/serikat buruh. Dalam tulisan berjudul “bolehkan Sarekat
sekerja berpolitik?”, Soekarno telah mengeritik habis-habisan tuan S
(nama inisial, dalam harian pemandangan) yang menuntut gerakan serikat
buruh tidak usah berpolitik. Dalam pandangan Soekarno, perjuangan
politik bagi serikat buruh, paling tidak, adalah dimaksudkan untuk
mempertahankan dan memperbaiki nasib politik kaum buruh, atau
mempertahankan “politieke toestand”. Menurut Bung Karno, Politieke
toestand sangat terkait dengan masa depan gerakan buruh, yaitu
penciptaan syarat-syarat politik untuk tumbuh-suburnya gerakan buruh.
Lebih jauh lagi, Soekarno juga mengatakan, jika kaum buruh
menginginkan kehidupan yang layak, naik upah, mengurangi tempo-kerja,
dan menghilangkan ikatan-ikatan yang menindas, maka perjuangan kaum
buruh harus bersifat ulet dan habis-habisan. Jika ingin merubah nasib,
Soekarno telah berkata, kaum buruh harus menumpuk-numpukkan tenaganya
dalam serikat sekerja, menumpuk-numpukkan machtvorming dalam serikat
sekerja, dan membangkitkan kekuasaan politik di dalam perjuangan.
“Politik minta-minta satu kali akan berhasil, tetapi sembilan puluh
sembilan kali niscaya akan gagal”, demikian dikatakan Soekarno saat
mengeritik serikat sekerja yang hanya menuntut perbaikan nasib. Soekarno
telah berkata, “politik meminta-minta tidak akan menghapuskan kenyataan
antitesa antara modal dan kerja”.
Soekarno juga tidak lupa mengeritik Robert Owen, Louis Blanc, dan
Ferdinand Lassalle, yang mana mereka dianggap menganjurkan perdamaian
antara modal dan kerja. Karena itu, dalam tulisan Mencapai Indonesia
Merdeka, Soekarno sudah menggaris-bawahi pentingnya kaum buruh dan
rakyat Indonesia untuk menghancurkan stelsel (sistem) imperialisme dan
kapitalisme.
Dalam hal alat politik, seperti juga kaum Leninis, Soekarno
menganjurkan pendirian sebuah partai pelopor, sebuah partai yang
konsekwen-radikal dan berdisiplin. Partai ini, seperti dikatakan
Soekarno, harus merupakan partai yang kemauannya cocok dengan kemauan
marhaen, partai yang segala-galanya cocok dengan natuur (alam), partai
yang terpikul natuur dan memikul natuur. Sebuah partai yang merubah
pergerakan rakyat itu dari onbewust menjadi bewust (sadar), demikian
dikatakan Soekarno.
Hanya saja, dalam perjalanan menuju penghancuran stelsel imperialisme
dan kapitalisme, Soekarno telah menganjurkan persatuan seluruh kekuatan
nasional untuk menggulingkan penjajahan dan mencapai Indonesia merdeka.
Sehingga, dalam praktek politik, Soekarno mengharuskan pergerakan buruh
mensubordinasikan perjuangan kelas di bawah perjuangan nasional. Lenin
pernah berkata, bahwa di negeri jajahan dan setengah jajahan, “secara
objektif masih ada tugas-tugas nasional yang bersifat umum, yaitu
tugas-tugas yang demokratis, tugas-tugas untuk menumbangkan penjajahan
asing[i].
PNI dan Gerakan Buruh
Meskipun akrab dengan gerakan buruh, namun Soekarno sendiri tidak
pernah menjabat sebagai ketua serikat buruh, seperti Semaun dan
Suryopranoto saat itu. Tapi, Soekarno menaruh dukungan besar terhadap
pergerakan buruh.
Partai Nasional Indonesia (PNI), partainya Soekarno, saat memandang
gerakan massa sebagai komponen penting perjuangannya, telah menempatkan
pengorganisiran kaum buruh sebagai aspek penting dalam perjuangan
partai. Bersamaan dengan perayaan Ulang Tahun PNI, 4 Juli 1929, partai
telah memutuskan untuk mengintensifkan propaganda di kalangan buruh.
Untuk itu, PNI telah memperkuat pengaruhnya terhadap salah satu serikat
buruh saat itu, yaitu Sarekat Kaoem Boeroeh Indonesia (SKBI).
Ketika SKBI mulai ditindas penguasa kolonial karena keterkaitannya
dengan Liga Anti Kolonialisme, PNI tidak berhenti dalam mengorganisir
dan memperluas pengaruhnya di kalangan buruh. Pada bulan Juli hingga
Agustus, PNI kembali mengorganisir beberapa serikat buruh di berbagai
kota besar di Indonesia. Di Bandung, PNI mendirikan Persatoean
Chauffeurs Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi “Persatoen
Motorist Indonesia”-(PMI). Di Tanjung Priok, telah berdiri Sarikat Anak
Kapal Indonesia (SAKI); di Surabaya berdiri Persatoean Djongos Indonesia
(PDI) dan Persatoen Boeroeh Oost Java Stoomstram Mij (OJS-Bond
Indonesia).
Paska kemerdekaan, meskipun PNI telah mensubordinasikan perjuangan
kelas di bawah perjuangan nasional, namun mereka tetap tidak
meninggalkan gerakan buruh. Pada tahun 1952, PNI telah mendirikan
Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI), yang haluan politiknya
adalah menuntaskan perjuangan nasional. Dua tahun kemudian, 1954, KBKI
berganti nama menjadi Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia.
Marhaenisme dan Proletar
Marhaen, kata Bung Karno, adalah kaum proletar Indonesia, kaum tani
Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain,
misalnya kaum dagang kecil, kaum ngarit, kaum tukang kaleng, kaum
grobag, kaum nelayan, dan lain-lain. Meski Soekarno tidak menggunakan
istilah proletar, tetapi pada dasarnya dia mengakui kebenaran dari faham
proletar, khususnya yang berkaitan dengan ajaran Marx ini. Soekarno
sendiri tidak menutupi, bahwa bagian terbesar dari perjuangan kaum
marhaen ini adalah kaum proletar.
Tapi, menurut Soekarno, ada perbedaan “keadaan” antara Eropa dan
disini, Indonesia. Di Eropa, kapitalisme terutama sekali adalah
kepabrikan, sedangkan di Indonesia masih bersifat pertanian. Selain itu,
menurut Soekarno, kapitalisme di eropa bersifat “zuivere industri”
(murni industri), sedangkan di sini sebanyak 75% berasal dari
onderneming (perusahaan) gula, teh, tembakau, karet, kina, dsb. Ini,
kata Soekarno, menghasilkan perbedaan; di eropa, hasil kapitalisme
terutama sekali adalah proletar 100%, sedangkan di Indonesia melahirkan
kaum tani yang melarat dan papa.
Meskipun kapitalisme mengacu pada 75% industri pertanian, tetapi
Soekarno tidak menutupi kebenaran pendirian, bahwa proletar harus
menjadi pembawa panji-panji. Soekarno telah berkata, “Nah, tentara kita
adalah benar tentaranya marhaen, tentaranya kelas marhaen, tentara yang
banyak mengambil tenaga kaum tani, tetapi barisan pelopor kita adalah
barisannya kaum buruh, barisannya kaum proletar”.
Marhaenisme tidak bermaksud menganulis teori kelas, malah berusaha
menerapkan penggunaan teori kelas dalam konteks dan karakteristik
Indonesia, seperti yang telah dijelaskan Soekarno di atas. Ini bukan
versi baru bagi penganut marxisme di negeri dunia ketiga. Di Amerika
Latin terdapat nama José Carlos Mariátegui, yang telah berusaha
mengembangkan Marxisme dalam konteks setempat, dan mulai membuang aspek
eropa-sentisnya. “Eropa Barat memiliki Sosial-Demokrasi; Rusia memiliki
Komunisme; Tiongkok San Min Cu I; India mempunya Gandhiisme; marilah
kita di Indonesia mempropagandakan kita punya Marhaenisme!” demikian
dikatakan Soekarno.
Justru, dalam konteks sekarang ini, marhaenisme justru bisa
dipergunakan sebagai salah satu alat analisis kelas versi Indonesia,
asalkan dikembangkan dan sesuaikan dengan konteks saat ini. Sebagai
missal, perkembangan sektor informal yang sudah mencapai lebih dari 70%,
memaksa kita untuk menggunakan teori kelas secara kontekstual.
Walaupun Soekarno mengakui teori perjuangan kelas, namun ia selalu
berusaha memperkokoh jiwa bangsa tidak sebagai kesadaran kelas, seperti
yang biasa terdapat dalam gerakan buruh, tapi sebagai kesadaran bangsa,
kesadaran untuk mencapai tujuan nasional. Bagi Soekarno, dalam tahap
negeri kolonial, pertentangan-pertentangan kelas itu menjadi searah
dengan pertentangan nasional.
Ini patut dimaklumi, sebab situasi tempat Soekarno membangun
teorinya, salah satunya, karena baru saja menyaksikan perpecahan tajam
di kalangan pergerakan, terutama perseteruan tajam antara kaum Marxist
versus islam. Perpecahan hanya akan memperkuat kekuatan musuh, sedangkan
barisan kita akan goyah.
TIMUR SUBANGUN
.png "Like")
