Menurut Boni, demokrasi tanpa rakyat tersebut mempunyai motivasi dan tujuan hanya untuk memperlemah calon petahana, Basuki T Purnama alias Ahok.
"Dilihat dari motivasi dan tujuannya, jelaskan mau memperlemah Ahok kan. itu kelihatan dangkal tujuannya. makanya saya bilang ini demokrasi tanpa rakyat," ujar Boni kepada Beritahati.com, Jumat (12/8).
Boni menjelaskan, hasil survei dengan elektabilitas mantan Bupati Belitung Timur tersebut yang tinggi mencerminkan mayoritas rakyat Jakarta memilihnya.
"Karena suka engga suka dengan survei elektsbilitas yang tinggi mencerminkan Ahok dipilih oleh rakyat," jelasnya.
Poling elektabilitas tinggi tersebut kata Boni lantaran warga Jakarta menilai semua kinerja dan latar belakang Ahok.
"Artinya hari ini begitu ada persekongkolan mau melawan Ahok, pasti persekongkolan minus rakyat. itu pesekongkolan jahat," tandasnya.
Boni pun mempersilahkan sistem demokrasi memberi ruang terhadap koalisi kekeluargaan tersebut. Akan tetapi mereka hadir tanpa rakyat.
"Silahkan demokrasi beri ruang mereka muncul tetapi sekali lagi itu demokrais tanpa rakyat," tegasnya.
Sebelumnya PDIP bersama enam partai lainnya membentuk koalisi besar yang menamakan diri "Koalisi Kekeluargaan".
Tujuh partai politik yang berada dalam koalisi tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional. (Red Holang)
Sedangkan menurut pengamat politik komunikasi, Ramses Lalongkoe di Media Indonesia, mengatakan, Jakarta tinggal selangkah lagi, namun sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang berani deklarasi calon Gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung. Menanggapi situasi ini, pengamat politik, Maksimus Ramses Lalongkoe, saat dimintai komentarnya di Jakarta, Jumat (12/8), mengatakan, situasi politik seperti ini sebenarnya hal biasa, tapi karena lawan politiknya bukan sosok biasa melainkan sosok luar biasa yakni Basuki T. Purnama, maka partai-partai ini menjadi linglung mencari sosok yang tepat untuk diusung menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
"Iya saya lihat dan cermati nanpak sekali keadaan dimana partai-partai ini linglung mencari sosok yang tepat untuk diusung. Lawan politik partai-partai ini seorang sosok luar biasa bukan figur biasa saja, maka sangat wajar kalau parpol-parpol ini terlihat linglung menentukan calon"
Menurut Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta ini, kesulitan mencari figur yang tepat membuat partai-partai besar seperti PDI-P, Gerindra, PAN, PKS, PPP, PKB dan partai Demokrat bersekutu membangun koalisi kekeluargaan meskipun masih di tingkat DPD.
Analisa saya, partai-partai ini bersekutu selain karena memang mau bersatu dalam koalisi juga karena mereka sulit mencari figur yang tepat. Kalau partai-partai ini punya figur kenapa mereka tidak usung saja tapi ini malah bersatu, iya kan, nampak sekali kesulitan cari figur, buktinya pasca rapat pembentukan koalisi mereka belum juga sebutkan nama calon gubernur dan wakil gubernur" ujar Ramses.
Lebih lanjut pria yang biasa disapa Ramses ini menjelaskan, partai-partai yang sudah ikral dalam satu kesepahaman melalui koalisi kekeluargaan ini, semestinya sudah bisa mengumumkan nama calon gubernur dan wakil gubernur, sehingga cukup waktu untuk melakukan sosialisi kepada masyarakat Jakarta. Waktu beberapa bulan ke depan tentu bukan waktu yang lama apalagi harus berusaha keras meyakinkan warga Jakarta.
"Saya pikir semestinya partai-yang sudah ikral dalam satu kesepahaman koalisi ini harus segera mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur sehingga ada waktu yang cukup untuk sosialisi, terutama meyakinkan masyarakat Jakarta" terang Ramses.
Sumber mediaindonesia.com
Beritahati.com
Penulis Febri Edo
.png "Like")
